PRABUMULIH, Viapost.id | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Prabumulih sempat tidak dibagikan secara serentak pada Senin (30/3/2026), meski kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan wali murid.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Darmadi, S.Pd., memastikan bahwa program MBG akan kembali berjalan mulai Selasa, 31 Maret 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan Darmadi melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi media Demokrasiindonesia.com, menyusul banyaknya pertanyaan dari wali murid terkait tidak adanya pembagian MBG tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dalam keterangannya, Darmadi menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG akan kembali normal sesuai jadwal sekolah. Siswa yang masuk dalam kategori 3B akan menerima MBG berupa makanan basah (omprengan) setiap hari sekolah.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan belajar pada hari Sabtu tidak akan mendapatkan MBG pada hari tersebut. Sebaliknya, sekolah yang tetap aktif pada Sabtu akan tetap menerima distribusi.
Selain itu, MBG tidak dilaksanakan pada hari libur nasional maupun cuti bersama (tanggal merah). Sementara itu, pembayaran insentif kepada pihak sekolah akan dilakukan berdasarkan hari pelaksanaan atau pendistribusian MBG.
Meski penjelasan telah disampaikan, sejumlah wali murid berharap ke depan informasi terkait pelaksanaan program dapat disampaikan lebih awal dan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Kalau memang ada penundaan, sebaiknya disampaikan dari awal, jadi kami tidak bertanya-tanya,” ujar salah satu wali murid.
Selain distribusi, perhatian publik juga mulai tertuju pada aspek pelaporan program. Warga berharap data pelaksanaan MBG yang dilaporkan ke pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Transparansi dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat program MBG menyasar langsung kebutuhan dasar siswa.
Dengan kembali berjalannya MBG, masyarakat berharap program ini dapat berjalan lebih optimal, disertai komunikasi yang baik antara pihak pelaksana dan publik guna menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. (Ril)
