PRABUMULIH, Viapost.id | Proses rekrutmen tenaga kerja oleh PDC dan PDSI di Kota Prabumulih kembali menjadi sorotan. Meski kedua perusahaan tersebut selama ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Prabumulih, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan persoalan serius terkait transparansi.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda Masyarakat (APM) menilai proses perekrutan belum sepenuhnya terbuka dan akuntabel. Dugaan tersebut mencuat setelah APM menerima informasi terkait adanya keterlibatan pihak manajemen dalam penentuan hasil akhir seleksi.
Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menyebut kondisi ini berpotensi mencederai prinsip keadilan, khususnya bagi pencari kerja lokal yang berharap memperoleh kesempatan yang sama.
“Selama ini memang ada keterlibatan Disnaker, namun kami melihat masih ada celah yang membuka peluang ketidaktransparanan. Bahkan, kami mendapat informasi adanya intervensi dari pihak manajemen dalam menentukan peserta yang diterima,” ujar Abi.
Ia menegaskan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, akan memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas.
Sebagai bentuk protes, APM berencana menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor PDC dan PDSI dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak perbaikan sistem rekrutmen agar lebih terbuka dan adil.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Rekrutmen harus transparan, terbuka, dan bebas dari kepentingan tertentu. Jika tidak ada perubahan, kami akan turun ke jalan,” tegasnya.
Selain itu, APM juga mendesak Disnaker Prabumulih agar meningkatkan pengawasan terhadap proses rekrutmen, sehingga tidak ada praktik yang merugikan pencari kerja lokal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PDC dan PDSI belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
