petugas Damkar ketika sedang melakukan pemadaman api
PRABUMULIH, Viapost.id | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Prabumulih kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan cepat tanggap pada setiap kejadian kebakaran maupun bencana lainnya. Melalui Kasi Pencegahan, Tauhid, BPBD memberikan paparan dan edukasi kepada masyarakat sekaligus meluruskan persepsi terkait isu keterlambatan damkar yang sempat dikeluhkan sebagian warga.
petugas BPBD ketika membantu menangkap ular di rumah warga
Tauhid menjelaskan, seluruh armada damkar selalu bergerak cepat begitu laporan diterima, namun faktor keterlambatan seringkali terjadi akibat informasi dari pelapor yang masuk terlambat atau tidak akurat.
“Begitu laporan diterima, kami langsung bergerak. Kami selalu siaga. Jadi kecepatan informasi dari masyarakat sangat menentukan,” tegasnya.
Saat ini, BPBD Prabumulih mengoperasikan empat posko siaga yang masing-masing memiliki minimal satu unit mobil damkar, bahkan beberapa posko memiliki dua unit. Posko tersebut berada di:
Jalan Taman Murni
Jalan Jenderal Sudirman (sebelah Kantor Pramuka)
Jalan AK Gani (samping Puskes Delinom)
Jalan Lingkar Timur Tugu Tani
BPBD juga menyediakan layanan darurat 24 jam di nomor berbayar 0713-3300-696, kecuali terjadi gangguan jaringan telekomunikasi. Ke depan, pihaknya sedang mengupayakan agar posko dapat dihubungi melalui WhatsApp mengingat di era jaman serba android sudah jarang sekali masyarakat menggunakan telpon berbayar. “Kami sudah mengajukan anggaran pembelian perangkat Android agar akses pelaporan lebih cepat,” ujar Tauhid.
Plt Kepala BPBD Prabumulih, Sriyono.SH menambahkan bahwa kendala di lapangan juga kerap menghambat kecepatan armada mencapai lokasi kebakaran, seperti jalan yang sempit serta kerumunan warga yang menonton kejadian.
“Kami tetap berupaya hadir secepat mungkin. Namun kondisi jalan dan keramaian sering mempengaruhi waktu tempuh,” jelasnya.
Selain kebakaran, BPBD juga menangani berbagai bencana lain seperti banjir, angin puting beliung, penyelamatan hewan berbahaya, hingga distribusi logistik darurat. Penyaluran logistik dilakukan sesuai arahan pimpinan dan persediaan yang tersedia, termasuk bantuan dari BPBD Provinsi. Untuk bencana besar seperti jembatan putus, BNPB pusat biasanya turun langsung meninjau dan menangani.
Dalam standar operasional, BPBD menetapkan respon time maksimal 15 menit menuju lokasi kejadian. Meski begitu, faktor jalan, padatnya lingkungan, dan lambatnya informasi tetap menjadi tantangan utama.
“Kami berkomitmen memenuhi standar tersebut. Namun dukungan masyarakat dalam memberi laporan cepat akan sangat membantu,” lanjut Tauhid.
Di sisi lain, BPBD mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan melalui berbagai langkah pencegahan, seperti:
Memastikan instalasi listrik terpasang sesuai standar
Berhati-hati menggunakan peralatan elektronik
Menjaga kebersihan drainase untuk mencegah banjir
Menghindari kerumunan yang dapat menghambat akses armada damkar
“Kami terus melakukan sosialisasi, tetapi keberhasilan upaya ini membutuhkan kesadaran bersama. Semakin cepat masyarakat melapor dan semakin tertib kondisi lapangan, semakin cepat pula kami tiba di lokasi,” tutup Tauhid.
Paparan ini sekaligus menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, dan BPBD memastikan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta pelayanan tanggap darurat secara optimal.
